:: Search ::

Memuat...

Kamis, 08 November 2012

Instrumen Hukum Internasional


INSTRUMEN HUKUM HAM INTERNASIONAL
TAHUN PELAJARAN
2009/2010
  
Mata pelajaran             : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas                              : X ( Sepuluh )
Program Keahlian                  : Teknik Pemesinan
       Kelompok                      : 4 ( Empat )
Dibina Oleh                           : Drs. Sujiono
Disusun Oleh              :
1.   Moch. Imam Syafi’i
2.   Nizar Maulana
3.   Randy Kristanto
4.   Revananda
5.   Revi Sanjaya
6.   Riki Widianto
7.   Ringga Febri S

SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN
TERAKREDITASI “A”
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34 Telp. 0341 – 395451, 399269
 Fax. 0341 – 398768
KEPANJEN KABUPATEN MALANG

KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Instrumen Hukum HAM Internasional”.
Kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu Saya dalam menyelesaikan makalah ini,
1.  Bapak Drs. Sujiono yang telah menuntun cara-cara membuat dan menyusun makalah ini.
2.  Teman-teman yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.
Penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini sangatlah kurang dari sempurna. Maka dari itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya makalah ini.
Semoga makalah ini dapat berguna bagi generasi siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen  juga para generasi muda serta bagi pembaca pada umumnya.
                                                
                                                 Malang, 17 Oktober 2010

                                                       Tim penyusun
DAFTAR ISI
1). Kata pengantar………..….…………………………………………………………… i
2). Daftar isi……………..……….……..…………………................................................ ii
3). BAB I Pendahuluan
3.1 Latar Belakang……………..………………………..………….…………….……. 1
3.2 Tujuan Pembahasan Masalah……………….………………….……………..….. 1
3.2.1 Ingin mengetahui pengertian instrumen HAM internasional………...……………………………………………..…...................... 2
3.2.2 Ingin mengetahui kasus-kasus pelanggaran HAM internasional............................................................................................................... 2
3.2.3 Ingin Mengetahui proses dan sanksi pelanggaran HAM pada
peradilan internasional………………………….....................................................  3
3.2.4 Ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan HAM beserta
peraturan yang  mengaturnya……………………….….......................................... 3
3.2.5 Ingin mengetahui macam-macam instrument HAM internasional……...    4
3.3 Tinjauan Teoritis Masalah…………………………….…………………………..  4
4). BAB II Pembahasan Masalah
4.1 Pengertian instrument HAM internasional………………….................................. 4
4.2 Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional..……….………….……………… 5
4.3 Proses dan sanksi pelanggaran HAM pada peradilan internasional……............. 5
4.4 Hal-hal yang berkaitan dengan HAM beserta peraturan yang mengaturnya…. 5
4.5 Macam-macam instrument HAM internasional………………………....………   5
5). BAB III Penutup
5.1 Kritik dan Saran………………………..………………..………………………..  10
5.2 Kesimpulan…………………………………………………………………............ 10
6). Daftar Pustaka……….………….……………………………………………………. iii
7). Lampiran – lampiran……………………………...……………………….    iv
BAB I
PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang
Posted Agustus 17, 2010 by HARTANTO in KEPALANGMERAHAN. 2 Komentar
Hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang singkat namun penuh peristiwa. Baru pada pertengahan abad XIX, Negara-Negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional untuk menghindari penderitaan yang semestinya akibat perang – peraturan-peraturan dalam suatu Konvensi yang mereka setuju sendiri untuk mematuhinya. Sejak saat itu, perubahan sifat pertikaian bersenjata dan daya merusak persenjataan modern menyadarkan perlunya banyak perbaikan dan perluasan hukum humaniter melalui negosiasi panjang yang membutuhkan kesabaran.
Lembar Fakta ini menelusuri perkembangan hukum humaniter internasional dan memberi gambaran terkini tentang ruang lingkup dan pengertian hukum humaniter internasional bagi tentara maupun masyarakat sipil yang terperangkap dalam pertikaian bersenjata.
Pertama-tama, dibutuhkan suatu definisi. Apa arti hukum humaniter internasional? Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata. Tujuannya adalah:
Memberi perlindungan pada seseorang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat secara langsung dalam pertikaian – orang yang terluka, terdampar, tawanan perang dan penduduk sipil;
Membatasi dampak kekerasan dalam pertempuran demi mencapai tujuan perang.
Perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua. Penetapan instrumen internasional yang penting dalam bidang hak asasi manusia – seperti DUHAM (1948), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik (1966) memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.
Selama keadaan perang atau keadaan darurat berlangsung, pemenuhan hak asasi tertentu mungkin dibatasi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengijinkan Negara melakukan upaya-upaya yang bersifat sementara mengabaikan beberapa kewajiban Negara berdasarkan Kovenan “ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam keselamatan bangsa,“ tapi hanya “sejauh yang sangat dibutuhkan oleh keadaan yang bersifat darurat.” Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berisi aturan yang sama. Secara berkala, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kaum Minoritas melakukan pembahasan tentang Negara dalam keadaan darurat dan penghormatan hak asasi manusia dalam situasi demikian.
Namun, kebutuhan agar hak asasi manusia tetap terjaga walaupun dalam waktu perang telah mendapat pengakuan sepenuhnya; Pasal 3 dari empat Konvensi Jenewa tentang hukum humaniter 1949 menyatakan bahwa pada masa pertikaian bersenjata seseorang yang dilindungi konvensi “dalam kondisi apapun diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria sejenis lainnya.”
Dalam sidang ke-43 Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kaum Minoritas (5-30 Agustus 1991), sebuah laporan dari Sekretaris Jenderal tentang pendidikan sehubungan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia saat terjadi pertikaian bersenjata, disajikan dalam Bagian 4 dari ketentuan agenda (E/CN.4/Sub.2/1991/5). Dua tahun sebelumnya Sub-Komisi menetapkan resolusi 1989/24 tentang “hak asasi manusia pada Masa Pertikaian Bersenjata,” karena merasa prihatin bahwa selama pertikaian-pertikaian demikian seringkali ketentuan yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dan hukum tentang hak asasi manusia tidak dihormati. Pada sidang ke-46 Komisi hak asasi manusia menetapkan Resolusi No. 1990/60 yang mengakui peran penting Komite Palang Merah Internasional dalam menyebarkan hukum humaniter internasional dan mengajak Negara-negara “untuk memberi perhatian khusus pada pendidikan bagi semua anggota keamanan dan militer lainnya, dan semua badan penegak hukum, mengenai hukum internasional tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang berlaku ketika terjadi pertikaian bersenjata”.

Tiga arus utama memberi kontribusi terhadap penyusunan hukum humaniter internasional. Ketiga arus itu adalah “Hukum Jenewa,” diberikan oleh Konvensi dan Protokol internasional yang terbentuk berdasarkan sponsor Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dengan perhatian utama pada perlindungan korban pertikaian; “Hukum Den Haag,” berdasarkan hasil Konperensi Perdamaian di ibukota Belanda pada 1899 dan 1907, yang pada prinsipnya mengatur sarana dan metode perang yang diizinkan; dan usaha-usaha PBB menjamin penghormatan hak asasi manusia pada pertikaian bersenjata dan membatasi penggunaan senjata-senjata tertentu.
Dalam perkembangannya, ketiga arus besar ini akhirnya bergabung menjadi gelombang aksi.

Pada Awalnya…………….
Ketika tentara Perancis dan Austria berperang dalam pertempuran Solferini di utara Italia pada Juni 1859, terlintas ide dalam pikiran Henri Dunant, seorang pemuda Swiss, tentang langkah internasional untuk mengurangi penderitaan orang yang sakit dan terluka dalam perang.
Dunant sendiri kebetulan berada di antara ribuan orang Perancis dan Austria yang terluka setelah pertempuran, dan bersama beberapa sukarelawan lain melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk meringankan penderitaan mereka. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, Dunant kemudian menulis buku berjudul Un Souvenir de Solferino, diterbitkan tahun 1862. Dalam buku itu Dunant memberi saran untuk membentuk perkumpulan nasional untuk merawat orang yang sakit atau terluka tanpa memandang ras, kebangsaan atau agama. Dunant juga mengusulkan agar Negara-negara membuat perjanjian yang mengakui kegiatan organisasi ini dan menjamin perlakuan yang lebih baik terhadap orang yang terluka.
Bersama empat rekannya, Hennri Dunant lalu membentuk Komite Internasional untuk Pertolongan bagi Orang yang Terluka (kemudian diubah namanya menjadi Komite Palang Merah Internasional). Ide Dunant mendapat tanggapan luas. Pada beberapa negara didirikan perkumpulan nasional dan dalam Konperensi diplomatik di Jenewa 1864, delegasi dari 16 bangsa Eropa menetapkan Konvensi untuk Perbaikan Kondisi terhadap Tentara yang Terluka dalam Perang.
Dokumen ini, Konvensi Jenewa Pertama, mencakup aturan pokok universal dan toleransi dalam hal ras, kebangsaan dan agama. Sebagai lambang, palang merah dengan latar belakang putih, ditetapkan sebagai tanda pengenal bagi personel kesehatan militer. Di Negara Islam, lambang ini berupa bulan sabit merah berlatar belakang putih. Sejak itu staf dan fasilitas kesehatan dianggap netral. Konvensi Jenewa ini secara formal meletakkan dasar-dasar hukum humaniter internasional.

Memperluas Persetujuan Internasional

Dalam waktu singkat terlihat jelas perlunya memperluas ruang lingkup Konvensi Jenewa. Pada 1868, sebuah rancangan baru konvensi dibentuk dengan gagasan memperluas prinsip-prinsip yang ditetapkan empat tahun sebelumnya, dengan memasukkan pertempuran di lautan. Langkah lain, Deklarasi St. Petersburg 1868, meminta Negara-Negara tidak menggunakan senjata yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Deklarasi ini melarang penggunaan senjata peledak.

Konperensi Perdamaian di Den Haag pada 1899 dan 1907 menetapkan konvensi-Konvensi hukum dan tata cara perang, serta deklarasi yang melarang praktek-praktek tertentu, termasuk pemboman terhadap kota yang tidak mempunyaipertahanan, penggunaan gas beracun dan peluru berhulu lunak. Konperensi ini gagal bersepakat mengenai sebuah sistem perwasitan wajib, yang dimaksudkan untuk menengahi pertentangan yang dapat mengancam perdamaian.
Pada 1906 Konvensi Jenewa Pertama diperbaiki untuk memberi perlindungan yang lebih besar terhadap korban perang di darat, dan pada tahun berikutnya seluruh ketentuan tersebut diperluas dengan pertempuran di laut.
Penghormatan terhadap Konvensi Jenewa dan operasi yang dipimpin oleh Komite Palang Merah Internasional memainkan peranan penting dalam menyelamatkan nyawa dan mencegah penderitaan yang tidak seharusnya dalam Perang Dunia I (1914-1918). Namun, besarnya penderitaan manusia akibat perang menambah keyakinan masyarakat internasional agar Konvensi Jenewa itu diperkuat.
Dengan semangat ini, konperensi di Jenewa 1929 telah menetapkan sebuah Konvensi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih baik bagi perawatan orang sakit dan terluka, dan Konvensi kedua tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Empat tahun sebelumnya, sebuah Protokol telah ditetapkan pada sebuah konperensi Liga Bangsa-bangsa untuk melarang penggunaan asphyxiating dan gas beracun. Perang Saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia II (1939-1945) merupakan bukti kuat bagi perlunya meninjau kembali hukum humaniter internasional agar sesuai dengan sifat perang yang berubah. Keputusan diambil untuk membuat langkah awal dan ditetapkanlah Konvensi Jenewa yang baru, mencakup penghormatan atas: orang yang sakit dan terluka dalam pertempuran darat (Konvensi Pertama), anggota militer yang terluka, sakit dan terdampar (Konvensi Kedua), tawanan perang (Konvensi Ketiga), dan korban dari penduduk sipil (Konvensi Keempat). Konvensi-Konvensi ini ditetapkan dalam suatu Konperensi diplomatik internasional yang diselenggarakan di Jenewa pada April sampai Agustus 1949.
Suatu penemuan yang penting – yang berlaku bagi semua Konvensi – adalah bahwa mereka menetapkan peraturan-peraturan minimum yang harus dipatuhi dalam sebuah pertikaian bersenjata dalam negeri.
Keempat Konvensi Jenewa tetap berlaku sampai saat ini. Namun, setelah lewati empat dasawarsa, bentuk baru pertikaian bersenjata yang seringkali lebih tajam dan berbahaya tetapi terlokalisir dan melibatkan pasukan dan kelompok lain dalam jumlah terbatas, telah mengalami peningkatan. Perubahan sifat dari konflik bersenjata menuntut penanganan yang lebih jauh.
Dengan demikian, Konperensi Diplomatik tentang Penegasan kembali dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan di Jenewa sejak 1974 sampai 1977 menetapkan dua Protokol Tambahan pada Konvensi 1949.
Protokol I mengatur perlindungan bagi korban akibat pertikaian internasional. Protokol II tentang korban akibat pertikaian bersenjata dalam negeri, termasuk pertikaian antara angkatan bersenjata pemerintah dan pemberontak atau kelompok teroganisir lain yang menguasai sebagian wilayah, tetapi tidak mengatur gangguan dan ketegangan dalam negeri dalam bentuk kerusuhan, atau tindak kekerasan yang bersifat tertutup dan sporadis.
Konperensi Diplomatik juga memberi rekomendasi untuk menyelenggarakan Konperensi khusus sehubungan dengan dasar-dasar humaniter tentang larangan penggunaan senjata konvensional tertentu.
Pada 31 Desember 1990, 164 Negara telah menjadi Peserta Konvensi Jenewa, 99 Negara telah meratifikasi atau menyetujui Protokol I, dan 89 Negara telah meratifikasi atau menyetujui Protokol II. Berdasarkan permintaan Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB secara berkala menyampaikan laporan mengenai penerimaan Protokol-Protokol oleh Negara-negara.

Butir-Butir Penting Protokol
Beberapa aspek tertentu dari protokol, sebagai perkembangan terbaru pada “Hukum Jenewa,” pantas mendapat penjelasan lebih lanjut. Protokol I (pertikaian internal) memuat aturan yang berhubungan dengan peran Kekuasaan Perlindungan yang dirancang setiap pihak yang terlibat pertikaian, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh Konvensi dan Protokol. Protokol I ini mengandung ketentuan-ketentuan untuk memulihkan kondisi orang yang terluka, sakit dan terdampar, serta menyediakan pengumpulan dan pemberian informasi tentang orang yang hilang dan tewas.
Dalam larangan penggunaan metode dan praktek peperangan yang mengakibatkan luka yang hebat, penderitaan yang tidak semestinya dan kerusakan yang luas dalam jangka panjang pada lingkungan hidup, Protokol I menandai akhir pemisahan “Hukum Jenewa” dan “Hukum Den Haag.”
Setiap pasukan perang yang jatuh ke tangan musuh dianggap sebagai tawanan perang, dan upaya perlindungan pada tahanan telah ditentukan. Namun, baik mata-mata maupun tentara bayaran tidak mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Protokol I digunakan untuk melindungi penduduk sipil, demikian pula bagi penduduk sipil yang jatuh ke tangan musuh. Pihak-pihak yang terlibat pertikaian harus selalu membedakan antara masyarakat sipil dan pasukan perang. Sengaja membiarkan penduduk sipil kelaparan dan perusakan lingkungan alam dilarang.
Ada beberapa upaya khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dan wartawan dalam tugas yang berbahaya harus diperlakukan sebagai orang sipil. Perlakuan khusus juga diberikan pada petugas kesehatan, baik sipil maupun keagamaan, dan terhadap transportasi peralatan dan persediaan obat-obatan. Peraturan yang sama juga terdapat dalam Protokol II berkenaan dengan situasi pertikaian internal. Protokol II berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan korban akibat pertikaian bersenjata non internasional, dan dengan demikian melengkapi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pasal 3 (Lampiran Konvensi 1949).
Kedua Protokol lebih jauh menghimbau perlakuan yang manusiawi terhadap orang yang tidak, atau tidak lagi terlibat dalam kekerasan. Pembunuhan, penyiksaan, mutilasi serta hukuman badan sama sekali dilarang. Ada beberapa ketentuan tentang perawatan bagi orang sakit, terluka atau terdampar, dan tentang perlindungan bagi penduduk sipil dari tindak atau ancaman kekerasan, penelantaran sebagai taktik perang serta pengusiran secara paksa. Tindak perusakan monumen sejarah, karya seni, atau tempat ibadah – atau penyalahgunaannya untuk mendukung kepentingan militer – dilarang.

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Pemeliharaan perdamaian serta pencegahan pertikaian bersenjata menjadi keprihatinan utama PBB. Penghormatan pada hak asasi manusia di setiap waktu dan di semua tempat merupakan prinsip pokok dari Organisasi ini.
Pada 1949 Komisi Hukum Internasional memutuskan untuk tidak memasukkan hukum tentang pertikaian bersenjata dalam agendanya mengingat pembahasan cabang hukum internasional ini bisa dipandang sebagai hilangnya kepercayaan pada kemampuan PBB memelihara perdamaian dan keamanan.
Namun sejak awal, badan-badan PBB telah memberi dukungan pada Konvensi Jenewa dan Protokolnya, dan telah mengajak Negara-negara meratifikasinya atau menjadikannya sebagai pedoman. Pelaksanaan hukum humaniter selalu muncul dalam perdebatan dan keputusan dari Komisi Hak Asasi Manusia serta Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kaum Minoritas.
Pada 1960an PBB memperluas keterlibatannya dalam pembentukan sistem hukum humaniter internasional. Babak baru dimulai dalam kerja sama, interaksi, dan dukungan timbal-balik terhadap langkah kemanusiaan antara PBB dan Komite Palang Merah Internasional. Pada 1967 Dewan Keamanan PBB (Resolusi 237) menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat pertikaian; mereka harus memenuhi semua kewajiban yang telah mereka terima dalam Konvensi Jenewa 1949. Resolusi ini disambut dengan baik oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 2252), dan telah sering disampaikan dan ditegaskan kembali.

LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL PBB
Seri pertama laporan-laporan dari Sekretaris Jenderal tentang penghormatan hak asasi manusia dalam masa pertikaian bersenjata diserahkan kepada Majelis Umum pada 1969. Majelis Umum menanggapinya dengan meminta Sekretaris Jenderal untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dan memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak masyarakat sipil dan pasukan perang dalam perjuangan rakyat untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan atau dominasi asing dan menentukan nasib sendiri serta pelaksanaan yang lebih baik konvensi-konvensi dan peraturan-peraturan hukum humaniter Internasional yang berlaku.

Laporan kedua, pada 1970, memberi ikhtisar mengenai perlindungan yang diberikan oleh instrumen hak asasi manusia PBB – sebagai contoh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik – pada pertikaian bersenjata. Laporan ini juga membicarakan pembangunan tempat perlindungan bagi masyarakat sipil, dan larangan penggunaan senjata kimia dan bakteri.
Laporan tersebut juga memberikan informasi tentang orang-orang yang harus dilindungi dalam situasi pertikaian dalam negeri dan perang gerilya. Laporan juga menetapkan prasyarat-prasyarat yang mesti dipenuhi untuk memberi status “hak istimewa dalam peperangan” (tawanan perang seperti disebutkan dalam Konvensi Jenewa Ketiga). Dalam laporan dinyatakan bahwa Konvensi Jenewa Keempat berlaku bagi anggota pasukan pembebasan dan mengusulkan agar Konvensi ini diperluas sehingga mencakup pertikaian yang tidak bersifat internasional.
Dalam beberapa resolusi di 1970, Majelis Umum:
Sepakat bahwa hak asasi manusia dasar, sebagaimana diterima dalam Hukum Internasional dan instrumen Internasional, tetap berlaku pada masa pertikaian bersenjata;
Menyusun langkah-langkah kerangka persetujuan Internasional tentang perlindungan wartawan dalam tugas berbahaya;
Menegaskan bahwa anggota gerakan perlawanan dan pasukan pembebasan yang tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang;
Mengutuk pemboman terhadap penduduk sipil dan penggunaan senjata kimia dan bakteri;
Mempertimbangkan agar tawanan perang yang luka berat dan sakit parah dikembalikan ke Negaranya, dan tawanan perang yang menjalani hukuman jangka panjang dikembalikan ke Negaranya atau diserahkan ke sebuah Negara netral;
Menghendaki perlakuan yang manusiawi bagi orang-orang yang berhak atas perlindungan dari Konvensi Jenewa Ketiga dan melakukan peninjauan berkala ke tempat penahanan “dengan Kekuasaan Perlindungan atau organisasi kemanusiaan seperti Komite Palang Merah Internasional”;
Menyambut dengan baik keputusan Komite Palang Merah Internasional untuk menyelenggarakan Konperensi tentang penegasan kembali dan perkembangan hukum humaniter yang dapat diterapkan saat terjadi pertikaian bersenjata, dan menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara PBB dan Komite Palang Merah Internasional.

Majelis Umum menegaskan bahwa tempat tinggal, tempat perlindungan, wilayah rumah sakit serta instalasi lain yang digunakan penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran operasi militer. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan korban akibat pembalasan, pemindahan secara paksa atau “serangan lain terhadap integritas mereka.” Majelis juga menyatakan bahwa pemberian bantuan internasional kepada penduduk sipil sesuai dengan Piagam PBB, DUHAM dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.
Dalam tahun-tahun berikutnya, Majelis Umum menerima tujuh laporan tentang hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata dari Sekretaris Jenderal, yang juga menyampaikan laporan tentang hukum internasional mengenai larangan atau pembatasan penggunaan senjata tertentu, mengenai perlindungan terhadap wartawan serta penggunaan napalm dan senjata pembakar lainnya.

Pejuang Kemerdekaan
Status hukum dari pasukan pembebasan yang sedang berjuang melawan penjajah atau rezim rasialis berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri dirumuskan Majelis Umum pada 1973. Prinsip-prinsip yang disetujui sebagai berikut:
Setiap gerakan perlawanan seperti tersebut di atas adalah sah dan sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Upaya menindas perlawanan terhadap penjajahan dan rezim yang rasis tidak sesuai dengan Piagam PBB, DUHAM, dan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan bagi Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan, demikian pula dengan Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerja Sama Bersahabat Antar Negara. Upaya-upaya tersebut menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan.
Anggota pasukan pembebasan yang tertangkap harus diberi status sebagai tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa Ketiga.
Penggunaan tentara bayaran untuk menghadapi gerakan pembebasan bangsa adalah tindak kejahatan.
Pelanggaran atas status hukum pasukan perang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak
Deklarasi tentang Perlindungan bagi Perempuan dan Anak-Anak dalam Keadaan Darurat dan Pertikaian Bersenjata diproklamirkan oleh Majelis Umum pada 1974. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak – termasuk pemenjaraan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, hukuman badan, dan perusakan tempat tinggal serta pengusiran paksa – yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah, dianggap sebagai tindak kejahatan.

Perlindungan Bagi Wartawan
Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, beberapa bentuk perlindungan dapat diberikan bagi wartawan di daerah pertikaian, akan tetapi, seperti yang dicatat oleh Majelis Umum pada 1970, beberapa kategori wartawan dalam melaksanakan tugas berbahaya tidak terjangkau. Dengan mandat dari Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial, pada 1972 Komisi Hak Asasi Manusia menyetujui rancangan konvensi internasional tentang perlindungan bagi wartawan yang bertugas di wilayah pertikaian bersenjata. Rancangan tersebut disampaikan pada Konperensi Diplomatik tentang Pengesahan dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional dari Komite Palang Merah Internasional, dan masalah tersebut disetujui dalam pasal 79 Protokol I yang ditetapkan Konperensi pada 1977. Pasal ini menyatakan bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan diberi perlindungan selama mereka tidak melakukan tindakan yang secara merugikan mempengaruhi status sipilnya. Protokol ini memberikan model kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara asal wartawan itu.

MELAPORKAN ORANG HILANG DAN TEWAS
Konvensi PBB tentang tewasnya orang yang hilang mulai berlaku pada 1952, dan tidak berlaku lagi – setelah dua kali diperpanjang – pada 1967. Kesulitan hukum yang muncul dari hilangnya orang sebagai akibat pertikaian bersenjata, yang kematiannya tidak dapat dipastikan, saat ini telah di atasi oleh Protokol I Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini menyatakan bahwa sebagai prinsip umum, dalam waktu singkat bila keadaan mengizinkan, dan selambat-lambatnya pada saat kekerasan berakhir, setiap pihak yang terlibat pertikaian harus mengadakan pencarian terhadap orang yang dilaporkan hilang, dan melaporkan semua informasi yang relevan pada pihak lawan.

SENJATA: LARANGAN DAN PEMBATASAN
Sejak Deklarasi St. Petersburg pada 1868, berulang kali dilakukan upaya melalui negosiasi internasional untuk melarang atau membatasi penggunaan senjata yang mengakibatkan penderitaan yang tidak semestinya pada pasukan, atau yang membahayakan penduduk sipil akibat pertikaian bersenjata.

Senjata Nuklir
Pada masa-masa permulaan PBB, fokus perhatian adalah masalah senjata nuklir. Resolusi pertama ditetapkan oleh Majelis Umum pada 1946, disiapkan untuk mendirikan Komisi Energi Atom yang salah satu tugasnya adalah merumuskan usulan untuk menghapuskan senjata nuklir dari gudang militer suatu Negara. Walaupun tekanan tetap diberikan pada perlucutan senjata, penggunaan senjata pada waktu perang dan akibat-akibatnya terhadap hak asasi manusia dasar, termasuk hak untuk hidup, mulai muncul dalam agenda badan-badan PBB 1960-an. Majelis Umum menyatakan dalam resolusi 1653 (XVI) 1961, bahwa penggunaan senjata nuklir dan termonuklir merupakan pelanggaran langsung atas Piagam PBB, yang mengakibatkan “penderitaan menyeluruh dan kehancuran pada manusia dan peradaban dan ….bertentangan dengan ketentuan hukum internasional serta hukum-hukum kemanusiaan…” Setiap Negara yang menggunakan senjata ini dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum kemanusiaan dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat manusia dan kehidupan masyarakat.
Resolusi ini ditegaskan kembali pada 1978, 1979, dan 1981.
Perjanjian Larangan Pengujian Senjata Nuklir di Atmosfir, Angkasa Luar dan di bawah Laut mulai berlaku pada 1963. Walaupun tidak diputuskan di bawah naungan PBB, Perjanjian ini mendapat persetujuan dari Majelis Umum. Para Negara Pihak menyatakan bahwa mereka berusaha tidak melanjutkan semua percobaan peledakan senjata nuklir, dan bahwa mereka bermaksud untuk mengakhiri kontaminasi terhadap lingkungan hidup akibat radio aktif. Dalam Perjanjian tentang Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Melakukan Eksplorasi dan Pemanfaatan Angkasa Luar, termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya (1966), para Negara Pihak berjanji tidak akan menempatkan di orbit, benda apapun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal. Bulan dan benda-benda angkasa lain hanya akan digunakan untuk tujuan perdamaian. Dua tahun kemudian Majelis Umum memberi persetujuan pada Perjanjian tentang Anti-Pengembangan Senjata Nuklir yang mewajibkan setiap Negara Pihak yang mempunyai senjata nuklir berjanji tidak melakukan alih teknologi, baik langsung maupun tidak langsung, atas senjata nuklir atau hulu ledak nuklir, atau menguasainya. Mereka tidak akan membantu, mendorong atau mempengaruhi setiap Negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk membuat atau memperoleh senjata nuklir. Perjanjian yang melarang penempatan senjata nuklir dan senjata penghancur massal lainnya di atas lautan, dasar laut atau samudera mendapat persetujuan dari Majelis Umum, dan dibuka untuk ditandatangani pada 1971. Para Peserta perjanjian dilarang menempatkan senjata-senjata tersebut atau bermaksud untuk meluncurkan atau melakukan percobaan, di atas laut atau di dalam atau di dasar laut. Dalam Deklarasi Pencegahan Bencana Nuklir, Majelis Umum pada 1981 menyatakan bahwa Negara atau negarawan yang memulai penggunaan senjata nuklir berarti melakukan tindak kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan. Deklarasi ini menyebutkan bahwa Energi Nuklir dapat digunakan semata-mata untuk tujuan perdamaian.

Perkembangan dari senjata pemusnah massal baru yang memiliki dampak yang sama dengan daya ledak senjata nuklir telah didiskusikan beberapa kali dalam Majelis Umum. Pada 1986, Majelis menyampaikan kepada seluruh negara, begitumengetahui adanya senjata pemusnah massal baru, agar melakukan negosiasi dengan segera untuk melarang dan menghentikan perkembangannya.

Senjata Kimia Dan Bakteri
Dalam berbagai kesempatan, Majelis Umum memberi rekomendasi agar Negara yang belum memberi persetujuan pada Protokol 1925 tentang larangan penggunaan asphyxiating dalam peperangan dan gas beracun serta senjata bakteri dalam perang, harus menyetujuinya.
Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan Senjata Bakteri dan Senjata Beracun dan Penghancurannya mendapat persetujuan dari Majelis pada 1972, dibuka untuk ditandatangani pada 1972, dan mulai diberlakukan pada 1975. Negara Pihak Konvensi berjanji untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh atau menyimpan “zat-zat atau racun mikroba atau senjata biologi lainnya …yang tidak memiliki tujuan untuk perlindungan, pengamanan, atau tujuan perdamaian lainnya” atau “senjata, perlengkapan atau sarana yang dirancang untuk menggunakan zat-zat atau racun tersebut untuk tujuan jahat, atau untuk digunakan dalam pertikaian bersenjata.” Konvensi juga mencantumkan penghancuran dan pengubahan zat dan senjata tersebut untuk tujuan damai.
Kesimpulan konvensi yang melarang pengembangan, produksi dan penimbunan semua senjata kimia dan penghancurannya, yang diputuskan Majelis pada 1978, merupakan salah satu tugas mendesak bagi masyarakat internasional.

Senjata Konvensional
Penggunaan bom napalm mulai didiskusikan pada Konperensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran (1968). Usulan Konperensi agar diadakan suatu penelitian, didukung oleh Komite Palang Merah Internasional. Laporan tentang napalm, senjata penghancur lainnya dan semua aspek yang mungkin timbul akibat penggunaannya, disampaikan oleh Majelis Umum 1972, yang menyimpulkan bahwa penyebaran kebakaran melalui senjata ini berdampak kepada seluruh sasaran baik militer maupun sipil, bahwa orang yang terluka benar-benar kesakitan, dan bahwa tindakan pengobatan sulit didapat di sebagian besar Negara .
Konvensi PBB tentang Larangan Atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang dapat mengakibatkan Luka Berat atau Berdampak secara Menyeluruh, merupakan hal yang dituangkan dalam Konperensi yang diselenggarakan di Jenewa pada 1979 dan 1980. Penyelenggaraan Konperensi ini telah direkomendasikan oleh Konperensi diplomatik, yang pada 1977 memberi persetujuan atas Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa 1949.
Hubungan yang dekat antara konvensi senjata konvensional dan aturan Humaniter Internasional lainnya, termasuk protokol 1977, diakui oleh Negara Pihak dengan mengingat ‘prinsip umum perlindungan bagi penduduk sipil dari akibat perang,‘ seperti juga prinsip untuk menghindari penderitaan yang tidak semestinya dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tiga perangkat Protokol menyertai Konvensi ini. Protokol pertama melarang penggunaan senjata yang mengakibatkan luka yang tidak dapat dideteksi dengan sinar X. Protokol kedua bertujuan untuk melarang atau membatasi penggunaan ranjau darat dan peralatannya yang diaktifkan dengan kontrol jarak jauh atau kontrol waktu. Protokol ketiga membatasi penggunaan senjata yang dapat membakar .

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
PBB telah menetapkan peraturan bagi kerja sama Internasional untuk pencegahan dan hukuman tindak kejahatan
terhadap perdamaian, tindak kejahatan dalam perang dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Komitmen ini telah menambah dimensi baru dan penting terhadap hukum Humaniter Internasional.
Konvensi pencegahan dan hukuman bagi tindak kejahatan genosida yang disetujui oleh Majelis Umum pada 1948 merupakan salah satu langkah awal dalam bidang ini. Konvensi sepakat bahwa genosida, baik yang dilakukan pada saat damai maupun perang, merupakan tindak kejahatan berdasarkan hukum Internasional yang mesti dicegah dan dihukum Negara Pihak.
Tugas utama lainnya adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum Internasional yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg, yang mengadili penjahat perang setelah Perang Dunia II. Rumusan ini disiapkan komisi hukum Internasional berdasarkan petunjuk dari Majelis Umum pada 1950.
Komisi juga membuat rancangan kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dari individu, sebagaimana diputuskan dalam pandangan Pengadilan Nuremberg bahwa “tindak kejahatan terhadap hukum Internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh suatu entitas abstrak, dan hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan tindak kejahatan tersebut, maka ketentuan Hukum Internasional baru dapat ditegakkan.”

PENGHAPUSAN KETENTUAN TENTANG PEMBATASAN
Konvensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan disiapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi dan Sosial yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tahun 1968, dan mulai berlaku pada 1970.
Negara Pihak Konvensi berjanji untuk menghapuskan pembatasan domestik tentang penuntutan dan penghukuman terhadap kejahatan ini, dan sesuai dengan hukum Internasional, memungkinkan dilakukannya ekstradisi.
Pada 1973 Majelis menetapkan sembilan prinsip kerja sama internasional untuk mendeteksi, menangkap, melakukan ekstradisi dan menghukum seseorang yang bersalah atas kejahatan perang dan kemanusiaan.
Akses yang lebih luas pada data-data Komisi Kejahatan Perang diusulkan oleh Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas pada 1987, ketika Sub-Komisi ini mendiskusikan usaha untuk mengajukan terdakwa pelaku kejahatan perang ke pengadilan. Sub-Komisi ini meminta Negara-negara untuk menjamin bahwa pelaku kejahatan seperti tersebut di atas mendapatkan hukuman yang setimpal.

TENTARA BAYARAN
Tentara bayaran seperti disebutkan dalam Protokol I Konvensi Jenewa tidak memiliki hak untuk dianggap sebagai pasukan tempur atau tawanan perang.
Praktek penggunaan tentara bayaran untuk menghadapi gerakan kemerdekaan bangsa atau untuk menjatuhkan pemerintahan dipandang sebagai tindakan kejahatan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Komisi Hak Asasi Manusia pada beberapa kesempatan sejak era 1960an sampai sekarang. Pada 1987, Komisi ini menyampaikan pembahasan khusus tentang tentara bayaran tersebut.
Sementara itu suatu komite dari Majelis Umum menyelesaikan tugas untuk membuat rancangan konvensi menentang kegiatan memperkerjakan, menggunakan, membiayai dan melatih tentara bayaran. Konvensi ini ditetapkan Majelis Umum pada 1989.

KESIMPULAN
Pertikaian bersenjata internal dan Internasional adalah kenyataan yang paling kejam dalam abad ke-20. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendahulukan negosiasi damai ketimbang pertikaian bersenjata, ternyata besarnya penderitaan manusia, kematian dan kerusakan yang diakibatkan oleh peperangan terus meningkat .
Pencegahan pertikaian bersenjata tetap menjadi tujuan pertama dari kerja sama Internasional. Tujuan kedua adalah melindungi kemanusiaan di tengah kenyataan perang. Itulah maksud hukum Humaniter Internasional.
Dalam waktu sedikit lebih dari 100 tahun, seperangkat hukum perjanjian humaniter Internasional telah dibentuk. Saat ini telah terdapat batasan yang jelas mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat ditoleransi pada saat terjadi pertikaian bersenjata. Walaupun demikian, ternyata perjanjian dan konvensi – walaupun secara sungguh-sungguh telah diratifikasi – tidak dapat menyelamatkan nyawa, mencegah rasa sakit, atau melindungi hak milik masyarakat yang tidak berdosa, kecuali ada keinginan untuk melaksanakan perjanjian ini dalam kondisi apapun juga. Perjanjian dan konvensi-konvensi tersebut juga tidak akan efektif kecuali apabila semua orang yang terlibat langsung – baik pasukan perang maupun penduduk sipil – menyadari bahwa masalah pokok adalah masalah penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dasar.

1.2        Tujuan Pembahasan Masalah
1.2.1  Ingin mengetahui pengertian instrumen HAM internasional
1.2.2  Ingin mengetahui kasus-kasus pelanggaran HAM internasional
1.2.3  Ingin Mengetahui proses dan sanksi pelanggaran HAM pada
peradilan internasional
1.2.4 Ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan HAM beserta
peraturan yang  mengaturnya
1.2.5                          Ingin mengetahui macam-macam instrument HAM internasional
1.3 Tinjauan Teoritis Masalah


                                                             BAB II    
PEMBAHASAN MASALAH
2.1 Pengertian instrumen HAM internasional
Manusia memepunyai hak dasar yang dianugrahi Tuhan dan merupakan hak dasar yang harus dipertahankan untuk tetap menjadi manusia, atau disebut dengan hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan landasan untuk kebebasan, keadilan, dan kedamaian manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya. Dalam bahasa Inggris hak asasi manusia adalah human rights. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlik Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijinjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan instrumen adalah Suatu alat yang digunakan untuk membantu dalam suatu kegiatan. (sumber : okezone.com).
Jadi, Instrumen HAM internasional adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu dalam suatu mencapai atau memperoleh kebutuhan-kebutuhan hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan dan hak memiliki sesuatu di internasional.
2.2 Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional

Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari hari kita temui pelanggaran HAM baik di Indonesia maupun di negara lain. Berikut ini adalah pelanggaran HAM di internasional yang pernah terjadi :
a.      Diktator Chili, Augusto Pinochet, Meninggal Dunia Tanpa Sempat Diadili
Augusto Pinochet lahir dikota pelabuhan Valparaiso pada 25 November 1915. Tokoh ini kemudian menjadi salah satu dictator Amerika Selatan paling terkenal pada dekake 1970-an dan 1980-an.
Pinochet memerintah Chili selama 17 tahun setelah bulan September 1973, militer Chili dibawah pimpinannya menggulingkan pemerintahan Salvandor Allende yang berhaluan sosialis dan terpilih secara demokratis. Jendral Pinochet pun berkuasa dengan dalih menyelamatkan negara dari Komunisme. Ia muncul sebagai pemimpin baru Chili. Ia lalu membubarkan parlemen dan menahan ribuan orang dengan tuduhan subversif. Sebagian lagi terpaksa hidup di pengasingan atau menghilang. Selama rezimnya berkuasa, lebih dari 3200 warga tewas dalam tindak kekerasan politik. Banyak diantara mereka meninggal ditangan polisi rahasia yang represif.
Setelah lengser tahun 1990, Pinochet ditahan di Inggris tahun 1998 atas tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Dia kemudian dipulangkan kembali ke tanah airnya setelah bertahun-tahun mendekam dalam tahanan di Inggris.
Penyiksaan dan penindasan yang dituduhkan terhadap rezimnya  kembali menghantui Pinochet. Pengadilan Spanyol menghendaki dia diadili atas tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi 20 tahun sebelumnya. Setelah hmpir 17 bulan ditahan, Menteri Dalam Negeri Inggris saat itu, Jack Straw, memutuskan Jenderal Pinochet terlalu sakit untuk bias diadili berdasarkan masukan dari dokter. Pinochet pun terbang kembali ke Chili. Beberapa pecan kemudian pengadilan di Santiago melucutinya dari hak kekebalan terhadap tuntutan hokum.
Pinochet dituduh melakukan belasan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, upaya panjang untuk mengadili Pinochet di Chili gagal karena pembelaannya berhasil meyakinkan bahwa dia terlalu sakit untuk diadili.
Lepas dari catatan hak asasinya, banyak warga Chili mencintai Pinochet dan menganggapnya sebagai penyelamat Negara dari bahaya marxisme. Namun, banyak pendukung setianya menjauhi setelah tahun 2004 dia terbukti menggelapkan sekitar 27 juta dolar dalam rekening rahasia di luar negeri.
Akhirnya, Senin, 11 Desember 2006, Pinochet meninggal dunia pada usia 91 tahun setelah sepekan sebelumnya dirawat dirumah sakit di Santiago karena menderita serangan jantung. Dia urung menghadapi pengadilan atas kekejaman-kekejaman dibawah pemerintahannya karena kondisi kesehatannya yang memburuk. (sumber : www.harian-global.com, Selasa, 12 Desember 2006, dengan pengubahan).
b.                  Penjahat Perang Boznia Dihukum 27 tahun
Deen Haag-Pengadilan kejahatan perang Persatuan Bangsa-bangsa menghukum Momcilo Krajisnik 27 tahun penjara karena perannya dalam operasi “Pembersihan Etnik” (ethnik cleansing) saat perang di Boznia pada 1992-1995 namun, membebaskan terdakwa dari tuduhan melakukan pemusnahan etnik (genocide).
Krajisnik (61) menjadi tokoh ternggi politikus Bosnia-Serbia yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yoguslavia (ICTY) atas perang Boznia yamg menewaskan 200 ribu orang. Para hakim menyimpulkan, Krajisnik terlibat dalam aksi kejahatan bersama yang bertujuan mengusir muslim dan etnik Kroasia keluar dari Boznia, meski tidak ada bukti terdakwa terlibat genocide. Mantan ketua parlemen Boznia-Serbia itu dinyatakan bersalah atas penyiksaan, pemusnahan, pembunuhan, pendeportasian dan pemindahan paksa.
Dimana awal perang, tentara Boznia-Serbia melakukan serangan ke berbagai desa muslim Boznia dan Boznia Kroasia yang menyebabkan banyak korban jiwa sedangkan yang selamat dipaksa pergi. Boznia-Serbia juga membangun kamp tahanan di mana ribuan orang non Serbia diperlakukan tidak manusiawi, disiksa dan menjadi korban kekerasan seksual.
Dua orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas pembersihan etnis yang brutal di Boznia adalah Karadzid da komandan militernya, Ratko Mladic. Keduanya dituntut melakukan kejahatan berupa operasi pembersihan etnis, pengepungan Sarajevo dan pembantaian Srebrenica pada 1995 yang menewaskan hamper 8 ribu laki-laki dewasa maupun anak-anak muslim. [EL, Ant]. (sumber : www.gatra.com, 28 September 2006, dengan pengubahan).
c.                   Vokalis Menanti Sanksi
Postur boleh kecil, tapi nyali bisa segede gajah. Begitulah Inu Kencana Syafi’i. Meski diancam, Inu tidak surut membongkar kebobrokan di Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kampus tempatnya mengajar. “Sampai kapanpun Saya tidak akan bungkam”. Ini demi kebenaran,” kata Inu Kencana Syafi’i, sosok yang kerap mencuat tatkala terjadi insiden di IPDN.
Ketika Cliff Muntu diberitakan tewas, pecan lalu, suara lantang Inu segera terdengar. Inu menjadi satu-satunya dosen yang berani bicara terbuka. Inu tegas menyebut kematian Cliff bukan akibat penyakit liver. Inu pula yang ikut ngotot agar jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hasilnya? Ditemukan bukti sejumlah luka dalam sebagai penyebab kematian Cliff.
Kepada media massa, Inu kembali mengungkap segala borok disekolah para calon pamong praja itu. Data yang disodorkan sungguh mengejutkan. Sejak didirikan pada 1989, di sekolah yang semula disebut Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri itu ada 34 praja yang meninggal. Sebagian diantaranya tewas karena akibat kekerasan didalam kampus. Terungkap pula adanya perilaku hubungan seks diantara praja, baik didalam maupun diluar kampus.
“Nyanyian” Inu ini harus dibayar mahal. “Dia terncam sanksi disiplin pegawai negeri sipil,” kata Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Progo nurdjaman. Menurut Progo, penulis 42 judul buku itu telah melansir informasi yang tak akurat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Data di IPDN, kata Progo, hanya mencatat 29 praja yang meninggal dalam kuliah. Itu pun hanya tiga korban akibat kekerasan. Sisanya akibat kecelakaan lalu lintas, sakit, dan jadi korban tsunami. Sedangkan tentang perilaku asusila, Progo membantah.
Ancaman bagi Inu tidak main-main. Selasa kemarin Tim Investigasi Depdagri memeriksa Inu dikampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Inu sempat menolak. Alasannya, jadwal pemeriksaan bentrok dengan waktu mengajar.                                                    Namun, penolakan ini disambut dengan keluarnya surat penonaktifan Inu selama menjalani pemeriksaan. Sayang hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan soal hasil pemeriksaan itu.
Sebelumnya, “Vokalis” kalahiran Payakumbuh, Sumatra Barat., 14 Juni 1952, itu sempat pula disidangkan pihak rektorat. Setelah dua jam, Inu berhasil meyakinkan bahwa obrol omongan dimedia massa semata-mata demi berakhirnya budaya kekerasan di IPDN. Untuk sementara, Inu terbebas dari sanksi.
Namun, diluar ruang siding, hukuman langsung dia rasakan. Kamis pekan lalu, misalnya, dosen mata kuliah ilmu pemerintahan ini diusir koleganya, dosen senior, ketika hendak mengajar. Perkuliahanpun bubar. Dua hari kemudian, tepatnya usai upacara pemecatan terhadap tersangka pembunuh Cliff, Inu “Diserbu” praja perempuan yang kecewa atas tudingan seputar seks bebas.
Pihak keluarga juga kena getahnya. Indah Prasetiati, istri Inu, bahkan mengaku sudah terbiasa mendapat cemoohan dan ancaman. “Boleh dibilang sudah imun,” kata Inda, maklum saja, Inu yang suka “ngember” sudah berlangsung lama. Bahkan ketika praja Wahyu Hidayt tewas pada 2003, suara Inu sangat lantang.
Kebiasaan bicara blak-blakan, kata inu, tak lepas dari bidang yang ia geluti di awal karier sebagai pegawai negeri sipil. Selepas dari Institut Ilmu Pemerintahan tahun 1986, ia bertugas sebagai humas di APDN (sebelum dilebur kedalam STPN) Jayapura. Posisi ini membuat Inu terbiasa berkomunikasi dengan dunia luar kampus.
Kebiasaan berhubungan dengan media massa berlanjut ketikaia menjadi dosen STPDN di Jatinangor pada 1989. Lulusan master bidang ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1999 ini selalu gatal jika melihat ketidakberesan. Baginya kepuasan diukur dari kejujuran, bukan kekayaan. Hingga kini, putra bungsu Abdullah Syafi’i, Bupati Bengkalis, Riau, periode 1958-1960 itu hidup sederhana. Tinggal dirumah Dinas, tanpa memiliki mobil dan sepeda motor.
Ditengah ancaman sanksi, Inu masih tetap vocal. Dia tidak surut menyuarakan kebenaran sesuai versinya. Selasa kemarin, ia melayangkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Inu menyampaikan bahwa dari 34 kasus kematian di IPDN, 17 diantaranya meninggal secara tidak wajar. “Ini untuk meluruskan pemberitaan bahwa Saya hanya omong-kosong,” katanya. (sumber: www.gatra.com).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3 Proses dan sanksi pelanggaran HAM pada peradilan internasional
Hingga saat ini PBB terus mengupayakan penyelesaian “Rules of Procedure” atau hukum acara bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang status pembentukannya baru disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia pada Juni 1998. Yurisdiksi berlaku atas kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang lainnya, genosida (pemusnahan ras), kejahatan perang dan agresi.
ICC berkedudukan di Den Haag (Belanda), tetapi siding-sidangnya dapat diadakan di negara lain sesuai dengan kebutuhan. Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh yuridiksi ICC. Peradilan Internasional HAM lainnya dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII piagam PBB. Peradilan-peradilan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Mahkamah Internasional untuk bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia) yang dibentuk tahun 1933 dan berkedudukan di Den Haag (Belanda).
b. Mahkamah Internasional untuk Rwanda (International Tribunal for Rwanda) yang dibentuk tahun 1994 dan berkedudukan di Arusha (Tanzania) dan di Kigali (Rwanda).
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemimpin sebuah negara sudah beberapa kali terjadi. Sebagai contoh adalah Pelanggaran HAM yang terjadi di Uganda (salah satu negara di Afrika) pada masa pemerintahan Idi Amin. Idi Amin menyebabkan terbunuhnya hamper 60.000 rakyat Uganda. Idi Amin juga kerap menjatuhkan hukuman mati pada warga negaranya malalui cara “diadu untuk saling membunuh”.
Idi Amin berhasil dikudeta dan dibuang. Ia kemudian mendapat mendapat suaka politik bersama 4 istri dan 30 anak-anaknya. Dari pemerintah Arab Saudi dengan perjanjian tidak boleh lagi berkiprah dalam dunia politih dan kekuasaan.
Sayangnya, Idi Amin tidak pernah dituntut ke pengadilan HAM Internasional meskipun telah melakukan pelanggaran HAM berat. Hingga akhir hayatnya, Idi Amin tidak pernah lagi kembali ke Uganda. Bahkan, ketika meninggal (tahun 2003), pemerintah dan rakyat Uganda menolak Idi Amin dimakamkan di tanah airnya sendiri.
Pasti masih segar ingatan kita bagaimana rakyat sipil Irak, terutama anak-anak dan wanita, menjadi korban kekejaman tentara Amerika Serikat (AS) dalam peristiwa invansi AS dan Inggris terhadap Irak. Ribuan warga sipil Irak yang tidak berdosa telah menjadi korban. Jatuhnya banyak korban sipil Irak sesungguhnya merupakan pelanggaran atas kemanusiaan. Namun, hingga saat ini George W.Brush Tidak juga diajukan ke Pengadilan Internasional atau Mahkamah Internasional, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan atas korban perang (Penduduk sipil dan tawanan perang).
Salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah kasus PBoznia-Serbia, Biljana Plavsic, yang kemudian dihukum selama 13 tahun. Wanita mantan presiden ini didakwa sebagai penyebab tewasnya ratusan jiwa etnis muslim Boznia pada masa pemerintahannya, sehingga akhirnya dia dituntut ke pengadilan. (sumber :  www.kompas.com).

Israel Disiplinkan Pejabat Militernya
Israel gunakan bom fosfor saat perang 2008 lalu (Foto: AFP)
TEL AVIV - Militer Israel mendisiplinkan dua petinggi militer mereka. Kedua petinggi militer tersebut sebelumnya terbukti menyetujui penggunaan fosfor putih saat melakukan serangan di Gaza akhir 2008 lalu.
Lewat Pengadilan Militer Israel, Komandan Divisi Gazam Eyal Eisenberg dan Komandan Brigade, Ilan Malka dianggap telah mengancam nyawa manusia dengan menembakan senjata yang menyebabkan kebakaran di sebuah penampungan yang dimiliki oleh PBB.
Meski dimasukan dalam proses disiplin, namun tidak jelas hukuman yang akan dijatuhkan bagi kedua petinggi tersebut. Sementara hukuman ini merupakan jawaban dari penyelidikan PBB atas serangan Israel ke wilayah Gaza pada 2008 lalu. Penyelidikan ini sendiri dipimpin oleh Hakim Afrika Selatan Richard Goldstone. Demikian diberitakan Al Jazeera, Senin (1/2/201).
Laporan penyelidikan yang dikeluarkan oleh Goldstone sendiri berisikan kritikan pedas kepada militer Israel yang melakukan serangan kepada warga Palestina di Gaza. Goldstone juga melaporkan aksi-aksi yang dilakukan oleh Pejuang Hamas yang memegang kendala atas Gaza sejak  2007 lalu.
Sementara kelompok HAM internasional menuduh militer Israel menggunakan bom fosfor yang dapat menyebabkan luka bakar, terhadap warga sipil Palestina. Namun pihak militer Israel berdalih jika bom serupa juga sering dipakai oleh negara-negara barat. Militer negara Yahudi tersebut juga menyatakan, jika bom fosfor tersebut hanya dilancarkan ke arah wilayah terpencil Gaza.
Berakhirnya serangan Israel yang juga dikenal dengan Operasi Cast Lead, Pimpinan Militer Israel Gabi Ashkenazi memerintahkan, untuk membentuk lima komite penyelidikan atas perang. Salah satu komite tersebut bertugas menyelidiki penggunan bom fosfor dalam perang yang menewaskan sekira 1.500 warga Palestina tersebut.
Hasilnya dua petinggi militer mereka kini terpaksa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, karena terbukti terlibat memerintahkan menggunakan bom fosfor.
Tetapi suara beragam yang menanggapi hasil penyelidikan ini tetap ada. Analis dari Al Jazeera, Jacky Rowland menekankan, jika Israel melakukan penyelidikan ini melalui internal mereka sendiri, tanpa melibatkan penyelidikan independen.
Sementara mengenai perang di akhir 2008 tersebut, Israel tidak menyentuh aspek-aspek pelanggaran lainnya kecuali penggunaan bom fosfor. Sedangkan analis politik dari harian Israel Haaretzm menyatakan, jika ini merupakan pertama kalinya Israel mengakui kesalahan mereka, meskipun harus ditekan oleh dunia internasional terlebih dulu. (sumber : Nugraha Fajar,
www.okezone.com, Senin, 1 Februari 2010 - 17:26 wib).

Partai Junta Bakal Menang
Pemilu di Myanmar (Foto: Reuters)

YANGON – Partai politik “kepanjangan tangan”junta militer Myanmar kemarin diprediksi memenangkan pemilu yang dikecam negara-negara Barat sebagai sebuah “sandiwara”belaka. 
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dapat dipastikan memenangkan pemilu yang digelar Minggu 7 November lalu. Dukungan finansial dan kampanye yang besar serta suasana ketakutan yang menyelubungi pemilu membuat partai kepanjangan tangan junta militer itu menang mudah. 
Di banyak tempat pemilihan terjadi persaingan antara USDP dan Partai Persatuan Nasional (NUP), partai penerus diktator terakhir Ne Win yang juga memiliki hubungan dekat dengan militer. 
Media milik pemerintah kemarin menampilkan foto Pemimpin Junta Militer Than Shwe dan pejabat tinggi lainnya memberikan suara. 
Selain itu, mereka menerbitkan berbagai foto dan tulisan mengenai para diplomat dan wartawan yang mengawasi pemilu. Padahal, para diplomat Uni Eropa yang menolak kunjungan resmi mengatakan kondisi di sana sangat dibatasi dan wartawan asing tidak dibolehkan masuk ke Myanmar saat pemilu. 
Media-media yang menyuarakan kepentingan pemerintah juga melaporkan bahwa “para warga memberikan suara pada pemilu dengan bebas”.
Mereka menyebutkan, pemerintah akan mengumumkan “para pemenang”di 57 wilayah pemilihan dengan 55 wilayah hanya diperebutkan oleh 1 orang kandidat, yang lebih dari dua pertiganya berasal dari USDP yang didirikan oleh menteri-menteri yang pensiun dari kemiliteran pada April lalu.
Pemilu yang digelar Minggu 7 November lalu juga diwarnai kekerasan antara pemberontak dan pasukan pemerintah. Akibatnya,tiga warga sipil tewas dan 11 orang lainnya terluka akibat tembakan senjata api yang dilancarkan pemberontak etnik di kota Myawaddy di Negara Bagian Karen. 
Konflik berdarah di Myanmar itu menjadi peringatan bagi semua pihak karena perang sipil telah berlangsung di negara tersebut sejak 1948.Menurut Kepala Distrik Kittisak Tomornsak, sekitar 7.000 orang telah melarikan diri dari Myanmar ke Thailand akibat konflik berdarah.
“Pertempuran telah usai,”katanya. Sedangkan Gubernur Provinsi Tak Thailand yang berada di perbatasan dengan Myanmar Samart Loyfah mengatakan, sedikitnya 10.000 warga Myanmar telah masuk ke perbatasan setelah bentrokan tersebut. 
Menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Karen (KNU) yang berbasis di Thailand,bentrok terjadi antara 300 anggota Pasukan Budha Karen Demokratik (DKBA) dengan pasukan militer pada Minggu malam 7 November. 
Menurut komandan lokal DKBA Na Kham Mwe, pasukan pemerintah yang pertama kali menembak. Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva kemarin memperingatkan bahwa bentrokan di kawasan etnis minoritas Myanmar itu bisa berlangsung hingga berbulan- bulan.
Dia mengatakan, pemerintahnya siap memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang lari ke negaranya. 
“Ada kemungkinan bentrokan itu akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan, terutama selama transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang terpilih pada pemilu,”ujar Abhisit. 
Di lain pihak, dunia internasional mengecam pemilu Myanmar. Barat menyebut pemilu tersebut hanya sebagai ajang “pembohongan” terhadap rakyat meski memberikan jatah kursi kepada golongan prodemokrasi.
Tapi, ikon demokrasi Aung San Suu Kyi yang masih menjalani tahanan rumah dan para pemimpin oposisi menyebutkan bahwa masih sering terjadi intimidasi dan pelanggaran hukum di negara itu. 
Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, pemilu seharusnya “bebas dan adil”.Kemudian, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan bahwa Washington akan tetap menerapkan “sanksi berat” atas pemerintah berkuasa selama junta menahan tahanan politik, melanggar hak asasi manusia (HAM), dan menolak berdialog dengan pihak oposisi. 
Menurut Hillary,proses pemilu kali mengalami banyak kecacatan, menghalangi keterbukaan dan memberikan kesempatan bagi semua pihak bahwa terjadi penekan terhadap dasar-dasar kebebasan. (sumber : www.okezone.com, Selasa, 9 November 2010 - 09:32 wib).

2.4 Hal-hal yang berkaitan dengan HAM beserta peraturan yang mengaturnya

a.      Penentuan nasib sendiri
Penentuan nasib sendiri dinyatakan dalam:
1.   Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa jajahan.
2.   Resolusi Majelis Umum 1803 ( XVII ), kedaulatan permanen atas sumber daya alam.
b.      Pencegahan diskriminasi
Pencegahan diskriminasi, dinyatakan dalam:
1.               Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial.
2.               Konvensi internasional mengenai penindasan dan penghukuman kejahatan apartheid.
3.               Konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita.
4.               Konvensi melawan diskriminasi dalam pendidikan.
c.                Administrasi peradilan, penahanan, dan penganiayaan
Adapun administrasi mengenai peradilan, penahanan, dan penganiayaan terdapat pada:
1.               Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.
2.               Konvensi melawan penganiayaan dan perlakuan kejam yang lain.
3.               Konvensi Eropa untuk pencegahan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.
4.               Konvensi inter-Amerika untuk mencegah dan menghukum penganiayaan.
5.               Aturan-aturan tingkah laku bagi petugas penegak hukum.
6.               Prinsip-prinsip etika kedokteran yang relevan dengan peran personel kesehatan, terutama para dokter dalam perlindungan narapidana dan tahanan terhadap penganiayaan dan perlakuan yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.
7.               Kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada dibawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan.
d.      Kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang termasuk genosida
Kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang termasuk genosida, terdapat dalam:
1.               Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.
2.               Konvensi tentang tidak dapat ditetapkannya pembatasan statute pada kejahatan perang dan kejahatan manusia.
e.                Perbudakan dan lembaga yang melakukan praktik-praktik serupa
Perbudakan dan lembaga yang melakukan praktik-praktik yang serupa, terdapat dalam:
1.               Konvensi perbudakan.
2.               Konvensi pelengkap tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak, dan lembaga praktik serupa dengan perbudakan.
3.               Konvensi kerja paksa.
4.               Konvensi penghapusan kerja pakasa.
5.               Konvensi untuk menumpas perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang lain.
f.        Kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, suaka, dan pengungsi
Kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, suaka, dan pengungsi, diatur dalam:
1.               Konvensi tentang kewarganegaraan wanita kawin.
2.               Konvensi tantang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan.
3.               Konvensi mengenai status orang yag tidak berkewarganegaraan.
4.               Konvensi mengenai status pengungsi.
5.               Protokol mengenai status pengungsi.
6.               Deklarasi tentang suaka territorial.
g.      Perkawinan dan keluarga serta anak-anak dan remaja
Perkawinan dan keluarga serta anak-anak dan remaja, diatur dalam:
1.               Konvensi mengenai persetujuan perkawinan, usia minimum perkawinan dan pecatatan perkawinan.
2.               Konvensi tentang hak-hak anak.
3.               Konvensi Eropa tentang status hukum anak yang lahir diluar ikatan perkawinan.
h.      Hak untuk bekerja dan berhimpun
Mengenai hak untuk bekerja dan hak untuk berkumpul, diatur dalam:
1.   Konvensi tentang kebebasan berhimpun dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
2.               Konvensi tentang hak berorganisasi dan penawaran kolektif.
3.               Konvensi tentang perwakilan pekerja.
4.               Konvensi kebijakan pekerja.
5.               Konvensi tentang penggajian yang sama.
6.               Konvensi Eropa tentang status hokum pekerja pendatang.
i.                 Kesejahteraan sosial, kemajuan, dan pembangunan
Mengenai kesejahteraan sosial, kemajuan, dan pembangunan, diatur dalam:
1.               Deklarasi Universal tentang pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi.
2.               Deklarasi tentang hak atas pembangunan.
j.                 Hak-hak politik dan sipil wanita
Mengenai hak-hak politik dan sipil wanita, terdapat dalam:
1.               Konvensi tentang hak-hak politik wanita.
2.               Konvensi Inter-Amerika tentang pemberian hak-hak politik kepada wanita.
3.               Konvensi Inter-Amerika tentang pemberian hak-hak sipil kepada wanita.
k.               Kebebasan informasi dan perlindungan data
Mengenai kebebasan memperoleh informasi dan perlindungan terhadap data, terdapat dalam:
1.               Konvensi tentang hak koreksi internasional.
2.               Konvensi untuk perlindungan individu mengenai pemrosesan otomatis data pribadi.
l.                 Penduduk asli dan kelompok minoritas
1.   Konvensi tentang penduduk asli dan penduduk suku di negara-negara merdeka.
2.   Rancangan deklarasi tentang hak-hak orang-orang yang termasuk kelompok minoritas bangsa atau etnis, agama, dan bahasa.



2.5   Macam-macam instrument HAM internasional

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, meliputi:
a.      Piagam PBB.
Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ia ditanda tangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya - Republik Cina, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat - dan mayoritas penanda tangan lainnya.
Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

b.      Deklarasi universal hak-hak asasi manusia.
Aksi Demo, Kenapa Mesti ke Istana?
Pada 12 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa terusik oleh suara keras yang keluar dari ratusan demonstran di depan Istana Merdeka.  Padahal, saat itu  Presiden hendak menggelar rapat di kantornya. Rapat kabinet terbatas dijadwalkan membahas masalah infrastruktur di tengah krisis keuangan yang melanda dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sebelum kita mulai rapat, ada unjuk rasa. kita tidak bisa bekerja, apakah loud speaker dengan kekuatan seperti itu dibenarkan. Ini satu-satunya negara di dunia yang seolah-seolah apa pun boleh.
Sejak era reformasi dibuka, komplek Istana Presiden seolah telah kehilangan kewibawaan. Atas nama kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum para demonstran seolah boleh melakukan apa saja di lingkungan ring satu itu. Orang bebas menggelar mimbar bebas, membentang spanduk dan poster dengan tulisan yang kadang tidak sopan secara etika ketimuran, meneriakkan yel-yel dan segala hal yang oleh para pelakunya diyakini sebagai bentuk ekspresi kebebasan demokrasi.
Benar bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; Benar pula bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tetapi rupanya mereka lupa, bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, ada batasan-batasan yang mesti ditaati.  Undang-undang No. 9 Tahun 1998 pasal 9 ayat (2) secara tegas melarang melakukan aksi unjuk rasa (a) di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; dan (b) pada hari besar nasional. Pada bagian Penjelasan UU tersebut sekali lagi ditegaskan bahwa Yang dimaksud dengan pengecualian "di lingkungan istana kepresidenan" adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar.
Mudah-mudahan semua pihak yang selama ini aktif  "bertamu" ke Istana dengan berbagai macam aspirasi dapat menahan diri. Masih banyak tempat umum lainnya yang bisa didatangi untuk berdemontrasi. Selain rawan dari sisi keamanan dan kenyamanan bagi Kepala Negara, aksi-aksi demo yang selama ini begitu sering dilakukan di sekitar komplek Istana bisa membuat tempat itu seolah telah kehilangan rasa hormat dari rakyatnya sendiri. Aparat keamanan tentu lebih paham bagaimana harus bertindak bijak di lapangan. Kalau sampai Presiden harus turun tangan sendiri menertibkan para pengunjuk rasa, lantas untuk apa kalian digaji oleh negara? (sumber : Setiawan Gerry, www.okezone.com, Minggu, 14 Desember 2008 13:08 wib).

c.       Declaration Universal of Human Right
Declaration Universal of Human Right adalah semua hak-hak setelah Perang Dunia II (Sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) yang dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal. Atau bisa juga Declaration Universal of Human Right adalah pelaksaan HAM harus sesuai dengan latar belakang.
d.      Kovenan hak sipil dan politik ( ICCPR ).
e.       Kovenan hak ekonomi, socsal, dan budaya ( ICSECR ).
f.       Protokol opsional kedua perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang ditujukan pada penghapusan hukuman mati.
g.      Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
h.      Proklamasi Teheran.
Konperensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran 1968 (Tahun Hak Asasi Manusia Internasional) menyatakan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan harus dikedepankan dalam masa pertikaian bersenjata.
Pada tahun yang sama, Majelis Umum PBB, dalam resolusi 2444 (XXIII) mendukung rekomendasi dari Konperensi agar Sekretaris Jenderal PBB, setelah melakukan konsultasi dengan Komite Palang Merah Internasional, mengajak seluruh Negara Anggota PBB memberi perhatian pada aturan hukum humaniter internasional yang berlaku, dan memerintahkan mereka menunda penetapan aturan baru, untuk memberi jaminan bahwa masyarakat sipil dan pasukan perang mendapat perlindungan sesuai dengan “prinsip-prinsip hukum bangsa-bangsa yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sipil, dari hukum-hukum kemanusiaan dan dari keyakinan yang hidup dalam masyarakat.”
Peraturan baru memang dibutuhkan, demikian disepakati dalam Konperensi, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat sipil, tawanan perang dan pasukan perang, sementara praktek-praktek militer dan metode pertempuran tertentu harus dianggap sebagai jahat dan tidak manusiawi.
Resolusi Majelis Umum 2444 juga menyetujui resolusi dari Konperensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang Ke-12 (Wina, 1965) yang mencantumkan tiga prinsip dasar tentang kegiatan dalam pertikaian bersenjata:
Hak dari pihak yang bertikai untuk menentukan cara melukai lawannya bukanlah tanpa pembatasan;
Dilarang melakukan penyerangan terhadap permukiman sipil;
Telah tercipta kerja sama erat dalam hubungan antara PBB dan Komite Palang Merah Internasional sehingga PBB menganugerahi status pengamat sebagai pengakuan formal pada Komite Palang Merah Internasional pada Oktober 1990. Dengan menetapkan resolusi 2444, Majelis Umum menyatakan tidak dapat menerima gagasan untuk memerangi seluruh penduduk dengan tujuan memaksa lawan menyerah. Resolusi tersebut juga memberi tekanan pada percepatan gerakan dari tiga hukum humaniter internasional saat ini – Hukum Jenewa, Hukum Den Haag serta PBB – untuk menjadi satu arus utama. Resolusi itu mengakui adanya interaksi antara peraturan untuk melindungi korban perang, untuk menegakkan aturan-aturan pertempuran, dan untuk melindungi hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata.
Harus selalu dibedakan antara orang yang ikut serta dalam pertempuran dengan penduduk sipil sehingga sebanyak mungkin penduduk sipil tidak terlibat.
(sumber : www.wordpress.com).

i.        Piagam tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara, 3281.
j.        Resolusi 1503 (XLVIII) prosedur untuk menangani surat pengaduan tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia.
Resolusi 1503 (XLVIII):Prosedur untuk Menangani Surat Pengaduan tentang Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia
Dewan Ekonomi dan Sosialy
Mencatat resolusi-resolusi 7 (XXVI) dan 17 (XXV) Komisi Hak-hak Asasi Manusia dan
resolusi 2 (XXI) Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok
Minoritas
1. Menguasakan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok
Minoritas untuk menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari tidak lebih dari
lima orang anggotanya, dengan memperhatikan pembagian geografis, untuk
bersidang sekali dalam satu tahun dalam pertemuan-pertemuan tersendiri untuk
periode yang tidak melebihi sepuluh hari segera sebelum persidangan Sub-Komisi
untuk mempertimbangkan semua amanat/surat pengaduan, termasuk semua jawaban
pemerintah mengenai hal itu, yang diterima oleh Sekretaris Jenderal menurut resolusi
Dewan 728F (XXVIII) 30 Juli 1959 dengan tujuan agar amanat/surat pengaduan
tersebut mendapat perhatian Sub-Komisi bersama-sama dengan semua jawaban
pemerintah, kalaupun ada, yang tampak menunjukkan pola yang tetap mengenai
semua pelanggaran yang besar dan yang dengan terpercaya sudah teruji terhadap
segala hak asasi dan kebebasan dasar yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang
harus diambil Sub-Komisi,
2. Memutuskan bahwa Sub-Komisi pada Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan
Kelompok Minoritas, sebagai tingkat pertama dalam pelaksanaan resolusi ini pada
persidangan yang kedua puluh tiga, harus memikirkan semua prosedur yang tepat
untuk menangani masalah dapat diterimanya amanat/surat pengaduan yang diterima
oleh Sekretaris Jenderal, menurut resolusi Dewan 728F (XXVIII) dan sesuai dengan
resolusi Dewan 1235 (XLII) 6 Juni 1967;
3. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mempersiapkan suatu dokumen tentang masalah
dapat diterimanya semua amanat/surat pengaduan untuk dipertimbangkan oleh Sub-
Komisi pada persidangannya yang kedua puluh tiga;
4. Lebihjauh nieminta Sekretaris Jenderal:
(a) Memberikan kepada para anggota Sub-Komisi setiap bulan daftar
surat/pengaduan yang dipersiapkan olehnya sesuai dengan resolusi Dewan 728F
(XXVIII) dan deskripsi singkat tentang surat pengaduan termaksud bersamasama
dengan setiap teks jawaban apa pun yang diterima dari para Pemerintah;
(b) Menyediakan bagi para anggota kelompok kerja teks asli tentang amanat/surat
pengaduan tersebut yang terdaftar pada pertemuan mereka sebagaimana yang
mereka minta, dengan memperhatikan semestinya ketentuan-ketentuan ayat 2
(b) resolusi Dewan 728F (XXVIII), mengenai pembocoran identitas penulis
surat pengaduan/amanat;
(c) Mengedarkan kepada para anggota Sub-Komisi, dalam berbagai bahasa kerja,
semua teks asli tentang surat pengaduan termaksud sebagaimana yang
disampaikan kepada Sub-Komisi oleh kelompok kerja;
5. Meminta Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok
Minoritas untuk mempertimbangkan dalam pertemuan-pertemuan tersendiri, sesuai
dengan ketentuan ayat 1 di atas, amanat/surat pengaduan yang diajukan kepadanya
sesuai dengan keputusan mayoritas para anggota kelompok kerjadan setiapjawaban
Pemerintah yang berkaitan dan informasi relevan lainnya, dengan tujuan untuk
menentukan apakah mengajukan kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia situasisituasi
khusus yang tampak menunjukkan pola yang tetap dari semua pelanggaran
yang besar dan yang dengan terpercaya sudah teruji terhadap hak-hak asasi manusia
yang meminta pertimbangan Komisi;
6. Meminta Komisi Kak-hak Asasi Manusia sesudah Komisi meneliti setiap situasi yang
disampaikan kepadanya oleh Sub-Komisi untuk menentukan:
(a) Apakah hal itu meminta diadakannya studi yang teliti oleh Komisi dan laporan
serta rekomendasi-rekomendasi mengenai hal itu kepada Dewan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan ayat 3 resolusi Dewan 1235 (XLII);
(b) Apakah hal itu mungkin merupakan suatu subjek penyelidikan oleh suatu
komite Ad Hoc yang ditunjuk oleh Komisi yang akan dilakukan hanya dengan
persetujuan tegas Negara yang bersangkutan dan akan dilakukan dalam kerja
sama yang terus-menerus dengan Negara tersebut dan berdasarkan syarat-syarat
yang ditentukan oleh persetujuan dengannya. Dalam setiap peristiwa
penyelidikan tersebut boleh dilakukan hanya kalau:
(i) Semua sarana yang tersedia pada tingkat nasional telah diambil dan telah
digunakan secara maksimum;
(ii) Situasinya tidak berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani menurut
prosedur-prosedur lain yang ditentukan dalam semua instrumen pokok
ataupun Konvensi yang dikehendaki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
semua instansi khusus, atau dalam Konvensi regional, atau Negara yang
bersangkutan mengharapkan untuk mengajukan pada prosedur-prosedur lain
sesuai dengan semua persetujuan internasional umum atau khusus yang
merupakan negara peserta;
7. Memutuskan bahwa apabila Komisi Hak-hak Asasi Manusia menunjuk suatu komite
Ad Hoc untuk melaksanakan suatu penyelidikan dengan persetujuan Negara yang
bersangkutan:
(a) Komposisi komite harus ditentukan oleh Komisi. Para anggota komite harus
orang-orang independen yang kemampuan dan kejujurannya tidak
dipertanyakan lagi. Penunjukan mereka harus tunduk pada persetujuan
Pemerintah yang bersangkutan;
(b) Komite harus menyusun peraturannya sendiri. Komite tunduk pada peraturan
kuorum. Komite mempunyai kekuasaan untuk menerima amanat/surat
pengaduan dan jika perlu, mendengarkan para saksi. Penyelidikan dilakukan
dalam kerja sama dengan Pemerintah yang bersangkutan;
(c) Peraturan Komite harus rahasia, semua persidangan dilakukan dalam pertemuan
tertutup, dan semua amanat/surat pengaduannya tidak dipublikasikan dengan
cara apa pun;
(d) Komite harus bekerja keras untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian
bersahabat sebelum, selama dan bahkan sesudah penyelidikan;
(e) Komite harus melaporkan kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia mengenai
semua pengamatan dan saran tersebut jika mungkin dianggap tepat;
8. Memutuskan bahwa semua tindakan yang digambarkan dalam pelaksanaan resolusi
ini oleh Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas
atau Komisi Hak-hak Asasi Manusia harus tetap rahasia sampai suatu waktu jika
Komite mungkin memutuskan untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Ekonomi
dan Sosial;
9. Memutuskan untuk memberikan kekuasaan kepada Sekretaris Jenderal untuk
menyediakan semua fasilitas yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan resolusi
ini, dengan mempekerjakan staf yang ada dari Divisi Hak-hak Asasi Manusia pada
Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa;
10. Memutuskan bahwa peraturan yang dikemukakan dalam resolusi ini untuk menangani
amanat/surat pengaduan yang berkaitan dengan semua pelanggaran hak-hak asasi
manusia dan kebebasan dasar harus ditinjau kembali jikalau setiap organ baru apa pun
yang berhak menangani amanat/surat pengaduan termaksud harus dibentuk dalam
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan persetujuan internasional.(sumber : google.com).
k.      Resolusi 1235 (XLII) pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk kebijakan-kebijakan deskriminasi rasial dan pemisahan rasial dan apartheid.
l.        Piagam Afrika tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak rekyat.
m.    Deklarasi Amerika tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia.
n.      Konvensi Amerika tentang hak-hak asasi manusia.
o.      Konvensi bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
p.      Piagam sosial Eropa.


BAB III
PENUTUP
5.1   Kritik dan Saran
            Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul  INSTRUMEN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami.Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa/mahasiswi berfikir aktif dan kreatif.

5.2   Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
Sumber – sumber terkait:
Buku paket Pendidikan Kewarganegaraan halaman 73 – 77. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM
www.pengertianHAMinternasional. kewarganegaraan.wordpress.com
www. kasus-kasusHAMinternasional. kewarganegaraan.wordpress.com
LAMPIRAN - LAMPIRAN











Tidak ada komentar:

Poskan Komentar